Jajaran Pimpinan PTA Gorontalo Hadiri Pembinaan Langsung Hakim Agung Pengawas Daerah

Gorontalo, 24 September 2026 – Jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, serta para Hakim Tinggi menghadiri secara langsung kegiatan pembinaan yang disampaikan oleh Tim Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Kamis (24/9/2026).

Pembinaan diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, panitera, dan sekretaris dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara di wilayah Provinsi Gorontalo. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring sehingga memungkinkan keterlibatan satuan kerja peradilan di wilayah Gorontalo secara lebih luas.

Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Nomor 156/WKMA.NY/UD.HM3.1.2/IX/2026 tanggal 15 September 2026.

Pembinaan ini merupakan implementasi dari penunjukan Hakim Agung sebagai Pengawas dan Pembina Daerah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK.PW1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung RI untuk memastikan pembinaan terhadap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berjalan secara efektif, terpadu, dan berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, independen, profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Dalam pembinaan tersebut, Tim Hakim Agung menyampaikan berbagai informasi dan arahan yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan peradilan. Salah satu agenda utama adalah sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), kebijakan, serta ketentuan internal terbaru yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur peradilan.

Selain itu, kegiatan juga menjadi forum untuk menampung dan menginventarisasi berbagai permasalahan yang dihadapi pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Berbagai persoalan yang disampaikan dari satuan kerja tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penyelesaian dan pembahasan dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI, sehingga permasalahan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan peradilan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut secara lebih terarah.

Tim Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Pidana. Dalam pembinaan tersebut, Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Sigit Priyono, S.H., M.H., selaku Hakim Agung Kamar Pidana, serta Prof. Dr. Yeheskiel Minggus T., S.H., M.H., PCCP., C.L.A., Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, masing-masing menyampaikan materi dan pembinaan sesuai dengan bidang tugas serta kompetensi kamar masing-masing.

Materi pembinaan tersebut memberikan penguatan kepada para peserta terkait kebijakan, regulasi, serta dinamika pelaksanaan tugas peradilan sesuai dengan bidang masing-masing, sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang berkembang pada satuan kerja di daerah.

Turut mendampingi tim, Dr. Carolina, S.H., M.H., Hakim Yustisial Kamar Pidana pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, serta Akbar, S.H., M.H., Kepala Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus.

Kehadiran Tim Hakim Agung tersebut menjadi momentum penting bagi aparatur peradilan di wilayah Gorontalo untuk memperoleh arahan secara langsung sekaligus menyampaikan berbagai dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Kegiatan pembinaan yang berlangsung selama satu hari tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta. Kehadiran unsur pimpinan dan aparatur dari tiga lingkungan peradilan di wilayah Provinsi Gorontalo menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan di daerah.

Bagi PTA Gorontalo, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan kesamaan langkah seluruh aparatur, khususnya dalam menindaklanjuti kebijakan Mahkamah Agung serta memastikan penyelenggaraan tugas peradilan berjalan sesuai ketentuan.

Melalui pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah, diharapkan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan satuan kerja di daerah semakin efektif, sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan mencari solusi secara bersama demi terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.