JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Ibadah puasa di bulan Ramadhan tak menyurutkan semangat nasionalisme warga peradilan agama di Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 110 tahun 2018. Upacara yang mengambil tempat di halaman gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo diikuti oleh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Gorontalo yang secara geografis memang berdekatan dengan PTA Gorontalo sehingga memilih bergabungan melaksanakan upacara bersama-sama.

Bertindak sebagai inspektur upacara, KPTA membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dengan tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital”, yang menitik beratkan pada pencegahan pemanfaatan teknologi digital dari hal-hal yang akan memecah belah serta konten-konten negatif, agar generasi penerus dapat bebas berkreasi, bersilaturrahmi, berekspresi.

harkitnas2Pesan penting Menkominfo lainnya ialah dimasa yang lalu Indonesia masih dengan keterbatasan akses pengetahuan dan informasi, keterbatasan teknologi untuk berkomunikasi, berhimpun dan menyatukan pikiran untuk kedaulatan bangsa, seharusnya dengan kondisi saat ini Indonesia lebih bisa menjaga dunia yang serba digital ini, agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi masa depan Indonesia. (Humas PTA Gorontalo)

Isu terhadap akses dan layanan berperkara di pengadilan selalu terkait dengan harapan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jaminan atas proses peradilan yang demikian menjadi tanggungjawab Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Di lingkungan peradilan agama, salahsatu upaya mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah dengan dibukanya peluang penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana atau dikenal dengan Small Claim Court (SCC).

Perkara yang dapat diselesaikan dalam gugatan sederhana masih terbatas pada perkara ekonomi syariah sebagaimana ketentuan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Perma 14 Tahun 2016). Ketentuan mengenai gugatan sederahana dalam Perma ini merujuk kepada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 2 Tahun 2015).

Setelah lebih dari setahun diundangkan dan disosialisasikan, hukum acara small claim court telah diimplementasikan di pengadilan agama tingkat pertama yang menerima dan memeriksa perkara ekonomi syariah, diperlukan gambaran obyektif kesesuaian antara kehendak small claim court dalam Perma 14 Tahun 2016 jo. Perma 2 Tahun 2015 dengan implementasinya di pengadilan agama.

Selain itu, diperlukan juga identifikasi faktor-faktor pendukung yang menjadi pendukung dan penghambat small claim court dalam penerapan prosedur dan tata cara, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan agama.

Prospektif small claim court seiring pertumbuhan praktik ekonomi syariah yang positif dan efektifitasnya berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, juga menjadi pertimbangan dalam penelitian yang disusun dengan judul “Implementasi Small Claim Court dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”.

Penelitian ini dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Dr. H. Mul Iriawan, S.Ag., M.Ag., (Koordinator Peneliti), Edi Hudiata, Lc., M.H. (Peneliti I) dan Sri Gilang Muhammad S.R.P., S.H. (Peneliti II). Selama tiga pekan berturut-turut, penelitian ini akan dilaksanakan di pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (2-6 April 2018), Makassar (9-13 April 2018) dan Surabaya (16-20 April 2018).

Tahapan penelitian dimulai sejak penulisan proposal penelitian, seminar proposal, pengumpulan data, pengolahan data, dan seminar hasil.

Salahsatu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan Ketua PA, Wakil Ketua PA, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Petugas Meja III, Kasir, Penggugat, Tergugat, Akademisi, Pakar, dan Ahli.

Penelitian yang spesifik berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan agama ini memiliki tujuan mengetahui dan menganalisis implementasi prosedur dan tata cara small claim court, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat, mengetahui dan menganalisis prospeknya dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi syariah, dan mengetahui efektifitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan agama. [edihudiata]

sumber : https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/puslitbang-hukum-dan-peradilan-melakukan-penelitian-implementasi-scc-ekonomi-syariah

Sebanyak 62 pasutri di Kecamatan Bulawa dan Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango mengikuti kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.

Pada pelaksanaan pelayanan terpadu hari selasa 27 Februari 2018 ini dihadiri Wakil Ketua PTA Gorontalo Dr. H. Busri Harun, SH. M.Ag., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewakili Gubernur Gorontalo, Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo, Danramil serta unsur terkait seperti Kementerian Agama Bone Bolango, Camat dan Perangkat Desa setempat.

Dalam sambutan Wakil Ketua PTA Gorontalo Dr. H. Busri Harun, SH. M.Ag. Mengatakan bahwa setiap warna negara berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Salah satu rangkaian kegiatan pelayanan terpadu ini ungkap Busri Harun adalah sidang keliling pengadilan agama. “Perma nomor 1 tahun 2015 mengizinkan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling secara insidentil maupun secara terpadu”, tutur WKPTA Gorontalo.

Mengapa dikatakan terpadu lanjut Busri Harun, karena dilaksanakan oleh beberapa instansi yakni  pengadilan agama, kementeria agama dan dinas kependudukan dan catatan sipil dan dilaksanakan secara bersama-sama. “Namun yang harus diketahui oleh masyakarat bahwa pelayanan terpadu ini berbeda dengan nikah massal. Dimana isbat nikah hanyalah mengesahkan pernikahan yang telah terjadi pada waktu lampau yang belum sempat diterbitkan dokumen kependudukannya. Sedangkan nikah massal adalah proses menikahkan beberapa pasangan yang kekuatan hukumnya baru berlaku sejak hari itu juga”, terang Busri Harun.

isbat2Sejumlah pasangan suami isteri yang akan mengikuti
sidang isbat pada pelayanan terpadu

“Salah satu kegunaan dan fungsi identitas hukum adalah mempermudah mengurus keperluan anak-anak untuk sekolah. Untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak, masyarakat wajib memiliki buku nikah. Hingga untuk pengurusan passpor bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dokumen-dokumen ini tetap dibutuhkan. Olehnya itu saya minta kepada pasangan-pasangan yang telah terdaftar agar memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya”, pesan pria yang asal ranah minang ini.

Namun ditegaskan oleh WKPTA Gorontalo, karena sangat pentingnya dokumen ini ia meminta kepada majelis tunggal sidang isbat untuk teliti dan berhati-hati dalam memeriksa pemohon dan saksi. “Jangan sampai kita melegalkan yang ilegal. Ini jangan sampai terjadi. Bilamana ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus menolak permohonannya”, tegas Busri Harun yang disambut tepuk tangan oleh masyakat yang hadir.

Pantauan redaktur pta-gorontalo.go.id antuasiasme masyarakat untuk mendapatkan legalitas hukum cukup tinggi. Meski berpanas-panasan di Aula Kantor Desa Bilungala tak menyurutkan semangat untuk menunggu panggilan sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. (Humas PTA Gorontalo)

8 Area Perubahan